Legislator Jabar Nilai Keputusan Gubernur Soal Pesantren Jauh dari Harapan

0
Legislator DPRD Jabar Partai Golkar, Edi Rusyandi

BANDUNG, PUTARAN.id – Keputusan Gubernur (Kepgub) No 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar No 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Pondok Pesantren telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kendati sudah direvisi, Anggota DPRD Jawa Barat, Edi Rusyandi menilai jika keputusan gubernur tersebut belum memuat sepenuhnya apa yang menjadi harapan warga pesantren.

“Pertanyaannya, bagaimana kemudian tanggungjawab Pemprov Jabar soal fasilitasi dan perbantuan melaksanakan protokol kesehatan tersebut dalam penyelenggaran kegiatan di lingkungan pondok pesantren,” ujar Edi kepada PUTARAN.id, Selasa (16/6/2020).

Edi menilai, sementara ini Keputusan Gubernur tersebut termasuk yang perubahan ini masih sekedar memuat tata aturan internal normatif yang sepenuhnya menjadi beban pondok pesantren.

“Harusnya tindaklanjut dari kepgub tersebut, seyogianya Pemprov Jabar bisa memetakan kondisi pesantren di Jawa Barat. Mana yang sudah mandiri dan mana yang layak dibantu infrastruktur, alat dan layanan kesehatan untuk difasilitasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan di masing-masing pesantren. Sehingga Pemprov punya peta kebutuhannya,” jelasnya.

Dirinya meminta kepada Pemprov jabar agar memastikan alokasi dari sejumlah anggaran refocusing dan sumber-sumber lainnya yang cukup besar itu bagi lembaga dan warga pesantren.

“Diluar itu, kita ingin Pemprov Jabar secara pro aktif bisa mengkoordinasikan pemda kota/Kabupaten dan juga Kementerian Agama sebagai leading sector utama penyelenggaraan pendidikan pesantren untuk berkolaborasi memastikan segala kebutuhan, fasilitasi dan layanan aktifitas pesantren dimasa pandemi ini terselenggara sepenuhnya. Jika itu terwujud, baru disini pemprov benar-benar hadir untuk pesantren,” tandasnya.

Edi berharap Keputusan Gubernur tersebut bisa menampakan keberpihakan pemerintah Jawa Barat kepada Pondok Pesantren agar aktifitas bisa berjalan dengan aman dan terkendali.

“Karena kehendak para kyai membuka kembali aktifitas ini sesungguhnya bentuk tanggungjawab mereka membina generasi.  Jika libur terus, bagaimana nasib masa depan bangsa kita. Sementara lembaga pesantren kita tahu memiliki sumbangsih yang besar terhadap negeri ini,” pungkas Edi.

Loading Facebook Comments ...