Sambut Raperda Pesantren, PMII Jabar: Pesantren Bukan Komoditas Politik

0
Ketua Umum PKC PMII Jabar, fachrurizal (Frass)

BANDUNG, PUTARAN.id – Pengurus Koordinator cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat menyambut baik atas disetujuinya usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan/Pengembangan Pesantren di Jawa Barat dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Senin (8/6/200) yang lalu.

Ketua Umum PKC PMII Jawa Barat, Fachrurizal menilai, Raperda tersebut merupakan tanda bahwa Pemprov Jabar memiliki niatan mulia terhadap Pondok Pesantren. Namun ia juga mengingatkan jangan menjadikan pesantren sebagai alat komoditas politik untuk kepentingan tertentu.

“Dengan Raperda Pesantren ini kita berharap agar pemerintah mampu membangun hubungan yang ramah dan konstan dengan pesantren. Jangan sampai, hubungan yang dibangun antara pemprov dengan pesantren hanya terjalin ketika ada momen politik seperti Pilkada, atau momen aksidental saja, seperti aksi terorisme, radikalisme dan intoleransi,”ujar Frass sapan akrabnya kepada PUTARAN.id, Selasa (16/6/2020).

Ia menjelaskan, jika agenda Pesantren dan pemerintah dapat disinergikan secara positif, hal tersebut mampu membantu dalam mencapai target perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang Pemprov Jabar.

“Selama ini Pesantren terbukti secara mandiri menjalankan tiga pola perjuangan secara sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan, mulai dari Pendidikan, Dakwah Islam Moderat, serta Pemberdayaan masyarakat sekitar,” ucap Frass.

Hanya saja, kata dia, niatan baik tersebut jangan sampai terhalangi karena memberatkan pesantren. Misalnya terkait penanganan COVID 19 di pesantren, jangan sampai pesantren dibebankan untuk pengadaan Rapid Test, masker, handsanitaizer dan lainnya.

“Nah, dalam posisi seperti ini harusnya Pemprov Jabar hadir ditengah-tengah pesantren untuk memfasilitasi hal tersebut, bukan malah memberatkan,” lanjutnya.

Seiring disahkannya Raperda tersebut, pihaknya akan selalu mendukung dan mengawal agar Raperda tersebut finish dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjewantahan perlakuan serius pemerintah terhadap dunia pesantren.

“Kami juga meminta kepada Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pesantren yang kini tengah menggodok agar serius dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pesantren, khususnya dalam perlakuan pemerintah dibawah payung hukum,” imbuhnya.

“Kami juga saat ini sedang mempelajari dengan seksama terkait Raperda Pesantren. Kami akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah yang baik, namun juga akan tetap waspada bilamana ada kebijakan pemerintah yang dianggap keliru,” pungkas Frass.

Loading Facebook Comments ...