Bapenda Jabar Sebut Kabupaten Subang Miliki Banyak Inovasi Pajak

0
Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko saat menyampaikan arahannya dihadapan ASN Kabupaten Subang

SUBANG, PUTARAN.id – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko menyebut Kabupaten Subang ternyata memiliki beberapa inovasi dalam bidang pajak.

Menurut Hening, inovasi pajak tersebut bisa terjadi karena adanya komitmen baik dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati Subang, H. Ruhimat. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi inovasi Subang Jawara untuk Jabar Jawara.

“Saya sebut saja inovasi pajak itu adalah dengan adanya inovasi zonita pamor yakni zona integritas taat pajak kendaraan bermotor yaitu monitoring kepatuhan pajak kendaraan bermotor para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Subang beserta keluarganya,’ ujar Hening saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Subang, Rabu (17/6/2020).

Selanjutnya, kata Hening, salah satu inovasi pajak itu ada Sidakep (Sistem Informasi Data Kendaraan Pemerintah), yakni pemetaan unit kerja penggunaan kendaraan dinas, asistensi kebutuhan anggaran pajak dan monitoring kepatuhan pajak kendaraan dinas.

“Inovasi selanjutnya adalah inovasi intensifikasi kolaboratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni updating data objek pajak PBB bagi pemilik Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan penyampaian riwayat data penagihan tunggakan PBB bagi pemilik KTMDU,” jelas Hening.

Selain itu, lanjut Hening, ada inovasi kaitannya dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes sebagai Payment Point Online Bank (PPOB) PKB dari PBB sebagai mitra kegiatan penelusuran KTMDU dan updating objek PBB. “Tentunya Bumdes juga sebagai pusat layanan konsultasi pajak bagi masyarakat masyarakat di pedesaan,” imbuhnya.

yang terakhir, kata Hening, ada inovasi KM 0 taat pajak. Hal itu merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan ketaatan pajak dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara membangun data potensi PKB dan PBB berbasis desa kemudian dengan cara NGOPAK (Ngobrol Pajak) yang menjadi media sosialisasi dan penyuluhan pajak PKB PBB pada Minggon Desa.

“Ada lagi dengan cara melakukan edukasi manajemen keuangan pajak bagi masyarakat desa melalui program status aku satu keluarga satu tabungan melalui bumdes dan sistem peringatan dini jatuh tempo pajak melalui peran serta perangkat desa,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini