Pupuk Urea Subsidi Langka, Biaya Produksi Petani Jebol

0
Iluatrai (foto: 8villages.com)

SUBANG, PUTARAN,id – Sejumlah petani di Pantai Utara (Pantura) Subang Jawa Barat mengeluhkan kelangkaan pupuk urea bersubsidi di pasaran.

Pupuk subsidi jenis SP 36 buatan PT. Pupuk Kujang tersebut sudah lama hilang di pasaran. Akibatnya para petani terpaksa beralih menggunakan pupuk non subsidi, Pupuk Nitrea Kujang dengan merogoh kocek yang sangat signifikan seharga Rp. 700.000 perkwintal.

“Sedangkan kalau urea subsidi satu kwintalnya hanya Rp 200.000 rupiah. Dengan kondisi seperti ini jelas biaya produksi kami semakin besar,” ujar salah seorang petani asal Desa Rancaudik, Kecamatan Tambakdahan, Ahmad Yusup kepada PUTARAN.id, Selasa (18/8/2020).

Dikatakan, kendati harga pupuk urea non subsidi itu selangit, namun tidak ada pilihan lain kecuali tetap membelinya.

“Karena yang banyak beredar di pasaran itu ya pupuk non subsidi. Tak da pilihan lain, daripada sawah kami tidak dipupuk, pasti akan lebih besar lagi kerugian kami,” imbuhnya.

Ia berharap kepada pemerintah terkait, khusunya Dinas Pertanian, Kabupaten Subang untuk segera mengcover kelangkaan pupuk subsidi tersebut, apalagi saat ini sudah memasuki musim tanam gadu.

“Jika kondisi ini dibiarkan berlarut larut akan berakibat fatal bagi para petani dan mugkin saja akan terjadi gagal panen,” katanya.

Ia juga menilai jika sebelumnya pihak PT. Pupuk Kujang mengeluarkan kebijakan terkait penyaluran pupuk subsidi yang berpatokan kepada data kartu petani namun belum juga terrealisasi.

“Kita sudah lama mendatanya, tapi sampai sekarang belum terealisasi hanya baru sebagian petani yang punya kartu tani ini,” terang Yusup.

Sementara, Anggota DPRD Subang, Masroni angkat bicara ihwal kelangkaan pupuk urea bersubsidi di pasaran. Menurutnya, kelangkaan pupuk subsidi tersebut dimungkinkan ada kesalahan sistem yang belum di fahami oleh para petani.

“Tiga tahun lalu memang ada kebijakan Pemerintah memang, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Subang yang sudah mensosialisasikan agar para petani membuat kartu tani yang merupakan satu indikator bahwa luas lahan pertanian sudah di hitung secara matang, sehingga alokasi pupuk akan berbagi dengan area yang ada di sejumlah kecamatan,” kata Masroni yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Saat ini, lanjut Masroni, untuk alokasi pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan dari jumlah kartu tani yang dikalikan dengan luas area persawahan yang dimiliki oleh Petani itu sendiri. Tapi dalam kenyataanya tidak semua Petani memiliki kartu tani.

“Masalahnya adalah hitungan Pemerintah dan PT. Kujang untuk penyaluran kuota pupuknya berdasarkan kartu tani, sedangkan diluar kartu tani tidak tercover. Namun kita tidak tinggal diam, kita akan mengusahakan bagaimana kuota itu bisa ditmbah, mudah mudahan dalam waktu dekat kelangkaan pupuk bersubsidi ini bisa kita atasi,” pungkasnya. (sep)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini