Keluarkan Mosi Tidak Percaya, PMII Subang Segel Gedung DPRD

0
Sejumlah massa PMII Subang menyegel Gedung DPRD karena kesal tidak ada satupun anggota menemui mereka

SUBANG,PUTARAN.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Subang mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPRD Subang, Jum’at (9/10/2020).

Hal itu menyusul sikap resmi PMII Kabupaten Subang terkait pengesahan UU Omnibus Law Cipta kerja yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kedatangan massa aksi dari PMII ini meminta kepada DPRD Subang sebagai represntasi aspirasi masyarakat agar DPRD Subang secara kelembagaan menandatangani penolakan UU Omnibus Law dan Cipta Kerja yang telah disepakati oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:

Namun, kedatangan puluhan massa dengan menggunakan jas almamater biru tersebut harus merasakan kekecewaannya. Pasalnya, tidak ada satupun anggota DPRD Subang yang datang menemui massa aksi. Mereka mencoba merengsek masuk untuk sweeping ke dalam gedung, namun dihadang oleh aparat keamanan yang berjaga. Sempat terjadi saling dorong antara aparat dengan massa PMII, namun segera diredam oleh koorlap aksi.

Kesal tidak ada satupun anggota DPRD yang menemuinya, puluhan massa PMII Subang ini menyegel gedung DPRD dan menyatakan mosi tidak percaya.

“Ini membukatikan bahwa hati nurani anggota DPR dan pemerintah telah mati. Mereka telah mengesahkan UU cipta kerja secara kucing kucingan dengan dalih memulihkan ekonomi namun nyatanya mereka tidak pro rakyat malah hanya memfasilitasi kepentingan korporasi dan oligarki,” teriak Korlap Aksi, Khaerul Umam dalam orasinya.

Dikatakan Umam, pihaknya kecewa terhadap DPRD Subang yang dengan alasan apapun tidak peka terhadap kondisi Bangsa hari ini sehingga tidak ada satupun yang menemuinya. Pihaknya menuntut DPRD Subang agar menindak lanjuti tuntutannya dengan menyampaikan kepada DPR RI bahwa UU Omnibuslaw dan Ciptaker tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Bila perlu dilakukan uji materi (Judicial Riview) ke Mahkamah Konstitusi. Tapi boro-boro mikirin itu, sekarang aja tidak ada satupun batang hidungnya yang nampak menemui kami. Mereka tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat,” tandasnya.

Sementara, Ketua umum PC PMII Kabupaten Subang, Sopyan Hendrian mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah tidak fokus terhadap penanganan COVID 19 malah mementingkan mengesahkan UU yang mencelakakan kepentingan masyarakat.

“Kami tidak akan menyerah dan akan membawa masa lebih besar lagi sampai surat penolakan UU Omnibus Law di tanda tangani oleh DPRD Kabupaten Subang,” pungkasnya. (ade)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini