Tolak Omnibus Law, PMII Gruduk DPRD Kabupaten Bandung

0
Puluhan massa dari PMII Kabupaten Bandung saat berunjukrasa di halaman Kantor DPRD setempat

BANDUNG,PUTARAN.id – Tolak Undang-undang Omnibus Law, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bandung menggelar aksi penolakan atas disahkannya undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, ke kantor DPRD Kabupaten Bandung, Jl.Raya Soreang Cincin No.KM. 17, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jum’at (9/10/2020).

Dalam aksinya, PMII menilai bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak berpihak kepada masyarakat kecil. PMII juga menganggap UU ini hanya dibuat untuk memuluskan kepentingan elit pemilik modal dan oligarki kapitalis.

“Terbukti dari beberapa poin pasal UU ini yang penuh kontroversi dan cenderung menindas masyarakat seperti buruh kerja,” tandas Ketua PC PMII Kabupaten Bandung, April Eka Danikepada PUTARAN.id.

April mencotohkan seperti di pasal 78 yang cenderung mengeksploitasi buruh dengan memperbanyak jam kerja. Juga di pasal 89 ayat 20 mengenai Outsourcing sehingga membuat pengusaha flexsibel dalam merekrut dan memutus hubungan kerja.

Selain itu dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja, April menganggap bukan hanya pihak buruh yang akan dirugikan, tapi pihaknya menganggap dunia Pendidikan pun akan kena imbasnya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 65 ayat 1 UU Omnibus, Pelaksanaan perizinan pada sektor Pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.

“Sebagaimana yang di maksud
dalam undang-undang ini, artinya, ini secara langsung Pendidikan di jadikan ladang
komersialisasi Pendidikan, sehingga Pendidikan tidak lagi dapat mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945,” lanjut April.

Selain Pendidikan, April juga mempersoalkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja tentang lingkungan. Akan terintegrasi pada 3 undang-undang yang mana mempunyai nilai urgensi dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Diantaranya, UU Nomor 4 tahun 2008 tentang minerba, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU no 1 tahun 1999 tentang minerba, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU no 1 tahun 1999 tentang kehutanan.

“Maka dari itu kami (PMII Cabang Kabupaten Bandung) bersikap tegas atas segala hal-hal yang
merugikan rakyat, yang mana hal tersebut akan berdampak kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang kemudian bekerja sebagai buruh pabrik. Belum lagi persoalan kelestarian alam, Kabupaten Bandung sebagai wilayah agraris, yakni wilayah yang di dominasi oleh perkebunan dan
perhutanan, akan membuka banyak eksploitasi oleh para pemodal dengan sewenang-wenang. Maka dari itu secara tegas kami menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja,” tutup April

Berikut beberapa tuntutan PMII Cabang Kabupaten Bandung dalam aksi tersebut:

1. PMII Cabang Kabupaten Bandung menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
2. PMII Cabang Kabupaten Bandung mendorong DPRD Kabupaten Bandung untuk ikut serta
menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja.
3. PMII Cabang Kabupaten Bandung Menolak Komersialisasi Pendidikan (Pasal 65 ayat 1
UU Omnibus Law).
4. PMII Cabang Kabupaten Bandung Menolak Perubahan UU No 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang banyak merugikan rakyat
dan menguntungkan pengusaha.
5. PMII Cabang Kabupaten Bandung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. (ian)

loading...
Loading Facebook Comments ...