LSM Gerak Soroti Penempatan Satpam Bodong di Megaproyek Pelabuhan Patimban

Ilustrasi (foto: indopos.co.id)

SUBANG,PUTARAN.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Kabupaten Subang menyoroti penempatan Satuan Pengamanan (Satpam) yang diduga bodong di dalam megaproyek pelabuhan internasional Patimban.

Menurut Ketua LSM Gerak, Amat Suhenda bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukannya terkait keberadaan Satpam yang diduga bodong tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Intansi Lembaga Pemerintah.

“Tentu kami sangat menyayangkan perusahaan besar, apalagi ini dalam pengerjaan mega proyek Pelabuhan Internasional Patimban masih saja para pengusaha menggunakan Satpam bodong,” ujar Amat kepada PUTARAN.id, Kamis (15/10/2020).

Pria yang akrab disapa Amat Gerak tersebut menegaskan jika Satpam itu harus mempunyai kemapuan atau kopetensi yang meliputi Kepolisian terbatas, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja, dan adanya pelatihan kursus spesialisasi di bidang Industrial Security.

“Artinya, para perusahaan hari ini tidak menjalankan regulasi yang berlaku terkait penempatan Satpam di Megaproyek Patimban ini,” imbuhnya.

Kempampuan di bidang Industrial Security ini, lanjut Amat, perlu adanya jenjang pelatihan baik itu Gada Pratama kemampuan dasar, Gada Madya kemampuan menengah dan Gada Utama kemampuan manajerial.

“Tujuan dari pelatihan itu sendiri agar bisa menghasilkan Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan sebagai pelaksana tugas satpam,” jelasnya.

Ia menjelaskan, karena Satpam tersebut merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Polisi di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan kerjanya.

“Kami berharap agar setiap perusahaan dalam perekrutan Satpam harus selektif, minimal mereka mempunyai sertifikat Gada Utama, sedangkan di sini masih banyak perusaahan di proyek Pelabuhan Internasional Patimban yang tidak mengindahkan aturan Kapolri No.24 tahun 2007, dan saya mohon kepada instansi terkait khususnya Kepala Biro Bimbingan Masyarakat (KAROBIMMAS) Polda Jabar segera mengaudit perusahaan yang masih menggunakan Satpam bodong,” tandasnya.

Sementara, salah seorang Satpam di salah satu perusahaan BUMN di Patimban yang namanya enggan disebutkan mengakui jika untuk menjadi Satpam di proyek Pelabuhan ini tidak perlu memiliki sertifikat Gada Pratama maupun yang lainnya.

“Sertifikat atau apapun itu tidak penting. Yang penting disini jika ingin menjadi Satpam harus warga asli Pusakanagara,” jelas Satpam tersebut. (sep)