Menginjak 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Mardani Beri Nilai 5 Dari 10 Angka

0
Illustrasi gambar(sumber: detik news)

PUTARAN.id,- Menginjak usia 1 tahun 8 bulan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Mardani Ali Sera ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.

Catatan pertama yang disoroti Mardani tentang kepemimpinan Jokowi ialah masalah penegakan hukum. Mardani melihat kinerja seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru malah sibuk dengan pemberitaan naiknya gaji dan pemberian mobil dinas untuk para pimpinannya. Mardani menganggap itu bertentangan dengan konsep Single Salary-nya KPK.

Selain KPK, Mardani juga menyoroti kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan Djoko Tjandra yang masih belum terbongkar kasusnya. Contoh dua kasus itu menurut Mardani menunjukkan kondisi penegakan hukum di kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf masih jauh dari harapan.

Dalam kebebasan berekspresi juga, Mardani memberikan catatan merah untuk kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Mardani menyebutkan catatan dari Kontras yang mencatat setidaknya ada 157 kasus kebebasan berekspresi dalam satu tahun ini.

“Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi standar penangkapan. Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat,” tandas Mardani melalui akun twitternya, @MardaniAliSera, Rabu (21/10/2020).

Mardani juga menyoroti tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan yang justru malah memicu publik bereaksi. Mardani melihat tidak adanya internalisasi nilai-nilai demokrasi pada tata kelola pemerintahan yang seharusnya menjadi aspirasi publik dalam proses legislasi.

Mardani menganggap tidak adanya transparansi dalam pembahasan Omnibus Law, dan seharusnya pembahasan UU jangan dipaksakan, seperti ditengah keterbatasan pada masa Pandemi Covid-19 saat ini.

“Pembahasan selama Pandemi membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tersebut. Bahkan cenderung tertutup minim transparansi,” lanjut Mardani.

Penanganan Covid-19 yang dilakukan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf juga tidak lepas dari sorotan Mardani. Mardani mengambil contoh seperti kebijakan Jokowi-Ma’ruf di awal polemik tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan lockdown. Menurutnya, ketidakselarasan itu itu berdampak pada proses-proses seperti bansos dan kesimpangsiuran data masyarakat dalam hak penerimaannya.

Mardani juga menambahkan tidak ada sistematis penanganan Covid-19 berbasis Sains yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat justru malah sering mengotak-atik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. Menurut Mardani hal itu menjadi berimbas pada angka kenaikan Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Yang terakhir, Mardani menyoroti kebijakan pemerintah pusat di bidang ekonomi. Dia menganggap kebijakan pemerintah pusat masih belum pro terhadap masyarakat miskin.

“Sementara di bidang ekonomi, selain karena pandemi, tampak kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api. Bahkan Republika pernah mengutip angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik jadi 9,78% / 26,42 juta orang,” lanjut Mardani.

Disisi lain, Mardani tetap mengapresiasi tegas Menkeu Sri Mulyani yang tegas menolak pajak 0% untuk mobil baru.

“Terakhir, mungkin pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kiyai Ma’ruf,” tutup Mardani. (Ryan Sevian)

loading...
Loading Facebook Comments ...