Mensos Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, KPK Ancam Hukum Mati

0
Juliari P Batubara (sumber foto: kemsos.go.id)

JAKARTA, PUTARAN.id,- Juliari Peter Batubara (JPB), Menteri Sosial, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), atas kasus korupsi mengenai program bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19.

Melalui konferensi pers kegiatan tangkap tangan yang disiarkan langsung oleh kanal youtube KPK RI, Minggu (6/12/2020) dini hari, KPK telah menetapakan lima orang tersangka dalam kasus ini.

“KPK menetapkan 5 (lima) orang tersangka, sebagai penerima JPB (Juliari Peter Batubara), MJS, AW. Sebagai pemberi AIM, HS,” kata ketua KPK, Firli Bahuri, Minggu (6/12/2020) dini hari.

BACA JUGA: Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi ke Polisi, BPD Pamanukan Hilir Percaya Polres Subang Profesional

Selain Juliari, keempat tersangka lainnya yaitu, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, selaku pejabat pembuat komitmen di Kementrian Sosial (Kemensos). Serta dari pihak swasta, Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Melalui operasi tangkap tangan, KPK berhasil mengamankan enam orang. Diantaranya Matheus, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Wan Guntar, Ardian, Harry, serta Sanjaya dari pihak swasta, dan Sekretaris di pihak Kemensos, Shelvy N.

KPK berhasil mengamankan uang sekitar RP.14,5 milliar yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil yang disiapkan oleh Ardian dan Harry. Uang tersebut terdiri atas pecahan rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika Serikat.

Firli menyebutkan bahwa telah diduga kesepakatan fee sebesar RP.10.000 yang diterima Juliari per paket bansos.

Pada periode pertama pelaksanaan paket bansos sembako, Juliari diduga menerima fee 12 milliar yang diterimanya secara tunai dan diberikan oleh Matheus melalui Adi dengan uang nilai sekitar RP.8,2 milliar.

Selanjutnya uang tersebut dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari, yang akan digunakan untuk keperluan pribadinya.

Sementara pada pelaksaan paket bansos sembako periode kedua, dari bulan oktober sampai desember 2020, uang fee telah terkumpul sekitar RP. 8,8 milliar. Diduga juga uang tersebut akan dipergunakan Juliari untuk keperluan pribadinya.

Juliari sebagai penerima, akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara Adi dan Matheus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 hruf (i) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ardian dan Harry, selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (10) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Para tersangka kita lakukan penahanan, saat ini dilakukan penahanan di rutan (rumah tahanan) negara, selama 20 hari. Pertama terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020, sampai 24 Desember 2020,” tegas Firli.

BACA JUGA: Warga Desak Polres Subang Audit Bumdes Dwi Utama Mandiri Gambarsari

Disisi lain, ketua KPK, Firli Bahuri, pernah mengingatkan bahwa tersangka kasus tindak pidana korupsi di masa bencana dan Pandemi Covid-19 bisa diancam dengan hukuman mati.

“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli dikutip dari CNNIndonesia.com, di Gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Hukuman mati bagi para pelaku korupsi pada masa ketika terjadi bencana alam nasional, negara mengalami krisis ekonomi dan moneter, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Pewarta: Ryan Sevian

loading...
Loading Facebook Comments ...