Apakah Pemerintah Akan Menetapkan Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Untuk Divaksinasi Covid-19?

0
Wiku Adisasmito, selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, saat memberikan keterangan pers yang dilakukan secara virtual di Gedung BNPB.

JAKARTA, PUTARAN.id – Terkait rencana pemerintah pusat yang akan memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi masyarakat, apakah pemerintah akan menetapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi Covid-19?

Untuk menjawab pertanyaan itu, begini keterangan yang disampaikan langsung oleh Wiku Adisasmito, selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, dalam kesempatan pers yang dilakukan secara virtual di Gedung BNPB, Kamis (24/12/2020) malam.

“Pada prinsipnya, sanksi adalah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan dapat diberikan, agar masyarakat patuh, dan ikut serta dalam program vaksinasi, sehingga herd immunity ini dapat dicapai dengan mudah,” tandas Wiku.

BACA JUGA:

Wiku terus menghimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Wiku, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin gratis, maka herd immunity akan semakin mudah tercapai. Sehingga mampu melindungi masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin karena alasan tertentu.

BACA JUGA:

Perihal jaminan pemerintah atas distribusi vaksin secara merata ke setiap wilayah daerah di Indonesia, Wiku menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat akan terus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk memastikan distribusi vaksin ke setiap daerah dapat berjalan dengan lancar.

Wiku juga menyebutkan bahwa secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik. Hal itu tercermin dari kesiapan cold chain yang secara nasional sudah mencapai 97%.

“Distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan akan diutamakan pada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya tingkat penularan yang tinggi,” pungkas Wiku.

(ryn)

 

loading...
Loading Facebook Comments ...