Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus SPPD Fiktif, Mantan Sekwan DPRD Subang Diduga Rugikan Uang Negara 800 Juta Rupiah

0
Kepala Kejari Subang, Taliwondo (tengah) saat menyampaikan konferensi pers terkait penetapan AM sebagai tersangka kasus dugaan SPPD fiktif

SUBANG,PUTARAN.id – Mantan Sekretaris Dewan DPRD Subang yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, AM, ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Subang atas dugaan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2017. AM diduga merugikan uang Negara sebesar Rp 835.400.000 rupiah.

“Bahwa Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Subang pada tahun anggaran 2017 menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah dengan total Rp.8.640.905.000 (Delapan milyar, enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima ribu) rupiah. Dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan dalam realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekwan DPRD Subang,” ujar Kepala Kejari Subang, Taliwondo dalam konferensi pers di Aula Kantor Kejari Subang, Sabtu (16/1/2021).

Ia mengakatan, modus yang dilakukan oleh tersangka AM tersebut memerintahkan staf untuk membuat kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak tertuang dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Subang.

BACA JUGA:

Demo ke Kejari Subang, LI Pertanyakan Kasus Penyerobotan Tanah

“Yakni dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, padahal tidak dilakasanakan sama sekali (fiktif),” imbunya.

Ia menjelaskan, nilai kerugian Negara tersebut berdasarkan hasil audit perhitungan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat nomor : SR-950/PW10/5/2020 tertanggal 30 Desember 2020.

“Jadi penanganan perkara ini memang diawali pada tahun 2020, saya mau kilas balik terkait dengan penanganan perkara ini ada di bulan Maret 2020 diterbitkan surat perintah penyidikan di bulan Juli 2020 dan khusus penyidikan ini terkait dengan SPPD perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Dewan DPRD Kabupaten Subang, yang mana penanganan perkara ini sejak bulan Juli hingga saat ini sedang berjalan,” jelasnya. (sep/ade)

loading...
Loading Facebook Comments ...