PMII Jabar: Denda Bagi Masyarakat Tidak Mau Divaksin Bukan Solusi

Ketua PKC PMII Jabar, Fachrurizal

BANDUNG, PUTARAN.id – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat menilai pemberian sanksi atau denda kepada masyarakat yang tidak mau divaksin bukan bagian dari solusi.

Ketua Umam PKC PMII Jabar, Fachrurizal mengatakan, kebijakan untuk memberikan denda kepada masyarakat yang tidak mau menerima vaksin hanya akan mendatangkan perlawanan.

“Mau menerima atau menolak Vaksin itu kan Hak, bukan kewajiban. Jadi menurut saya keliru kalau untuk suksesnya agenda ini kemudian besok Kang Emil menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksin. Ini masyarakat bisa terpicu untuk melawan,” ujar Fachrurizal kepada PUTARAN.id melalui pesan tertulisnya, Jum’at (15/1/2021).

BACA JUGA:
Sambut Raperda Pesantren, PMII Jabar: Pesantren Bukan Komoditas Politik

PMII Jabar Menilai UU Cipta Kerja Ancam Masa Depan Berbagai Golongan

Untuk Kebaikan Bangsa, PMII Jabar Gelar Do’a Bersama

Ia mengatakan, agenda besar vaksinasi di Jawa Barat tersebut perlu menambahkan stimulasi agar pelaksanaan vaksinasi itu mendapat dukungan dari Masyarakat.

“Untuk suksesnya agenda vaksinasi, hemat kami Gubernur Jabar, kang Emil harus mempertimbangkan reward stay penghargaan untuk masyarakat yang mau divaksin, dan menghindari denda atau funishment,” jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Frass tersebut, dengan adanya reward kepada masyarakat yang mau divaksin tentu akan memicu dukungan positif.

“Kalau masyarakat distimulasi oleh reward yang pantas, misalkan mendapat sertifikat dan tidak perlu rapid dan swab saat bepergian, dan reward lainnya, saya rasa masyarakat akan terlibat untuk mensukseskan agenda ini (vaksinasi covid-19).” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mulai melaksanakan Vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat sejak hari Kamis (14/1/2021) di tujuh daerah, yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. (ade)