Pemdes Neglasari Garut Didemo, Ada Apa?

0
Aliansi Masyarakat Neglasari Menggugat mendemo Pemerintah Desa (Pemdes) Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut (foto: Ryan Sevian/PUTARAN.id)
Aliansi Masyarakat Neglasari Menggugat mendemo Pemerintah Desa (Pemdes) Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut (foto: Ryan Sevian/PUTARAN.id)

GARUT, PUTARAN.id – Massa aksi yang mengatasnamakan kelompok Aliansi Masyarakat Neglasari Menggugat mendemo Pemerintah Desa (Pemdes) Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, Selasa (25/5/2021).

Hal itu lantaran diduga banyaknya permasalahan yang terjadi di tubuh Pemdes Neglasari yang menjadikan sebagian warga Neglasari geram.

BACA JUGA: Pemdes Cileles Kembali Hidupkan MUI Desa

“Seperti anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020, yang seharusnya transparan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014,” kata Asep Hilmi salah satu massa aksi kepada PUTARAN.id, Rabu (26/5/2021).

“Kemudian kan, sesuai pidato Presiden juga bahwa masyarakat harus mengawasi anggaran dana desa,” timpalnya.

BACA JUGA: Desa Rancaudik Ikuti Lomba Tingkat Desa Kabupaten Subang, Berikut Persiapannya

Dalam hal ini, Asep bersama massa aksi Aliansi Masyarakat Neglasari Menggugat menganggap bahwa Pemdes Neglasari dalam praktek nya tidak terbuka.

“Bisa dibuktikan dengan mangkirnya PLH Desa Neglasari, tidak ada ketika diajak audiensi dengan masyarakat. Serta kaburnya bendahara umum desa tanpa sebab,” sebut Asep.

BACA JUGA: 12 Kades di Kecamatan Tanjungkerta Tandatangani Perjanjian Kinerja e-SAKIP Desa

“Itu bukti, ya. Bukti bahwa adanya itikad tidak baik dari para aparatur pemerintah Desa Neglasari,” imbuhnya.

Lanjut Asep, bahwa masyarakat hanya ingin dilayani dengan baik layaknya seorang pembantu kepada majikannya. Hal yang wajar ketika majikan menanyakan sejauh mana kinerja pembantu dalam mengurus rumahnya.

BACA JUGA: Apdesi Desak Bupati Subang Segera Cairkan Anggaran Bantuan Keuangan

“Anggaran dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum, pada dasarnya malah menjadi kepentingan pribadi. Seperti halnya anggaran dana desa tahun 2019, ini malah disimpan pinjamkan oleh Pemerintah Desa kepada pegawai desa,” jelas Asep.

“Hal itu jelas mengakibatkan adanya keterhambatan dalam pembangunan desa. Mangkraknya pembangunan infrastruktur jalan yang harusnya diselesaikan di tahun 2019 karena alokasi dana 2019, ini malah selesai di tahun 2020 awal bulan April kemarin,” lanjutnya.

BACA JUGA: Wagub Jabar Apresiasi Program SMK Membangun Desa di Sumedang

Tentunya Asep bersama sebagian besar masyarakat Desa Neglasari menganggap alokasi dana 2019 Desa Neglasari sampai saat ini belum ada kejelasan. Apakah uang tersebut sudah di kembalikan atau tidak.

“Saya peringatkan ya, Pemdes bukanlah Bank yang bisa meminjamkan uang dengan begitu saja tanpa sepengetahuan masyarakat, kalau begitu meminjam uang negara untuk kepentingan pribadi dan tidak ada kejelasan terkait pengembaliannya, sama halnya korupsi, dan ini bisa dilaporkan ke BPK,” tandas Asep. (ryn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini