PUTARAN.ID | BANDA ACEH — Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh dari Dapil VIII Aceh Tenggara–Gayo Lues, Yahdi Hasan Sekaligus Politisi Partai Aceh (PA) , menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Aceh, khususnya Wakil Gubernur Aceh, yang membawa aspirasi masyarakat terkait Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kepada pemerintah pusat. Yahdi menilai persoalan TNGL harus disampaikan secara utuh karena masyarakat Aceh Tenggara dan Gayo Lues hidup berdampingan langsung dengan kawasan konservasi dan hutan lindung. Menurut Yahdi, lebih dari 76 persen wilayah yang ia soroti merupakan kawasan hutan lindung dan TNGL sehingga kondisi tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap ruang pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Yahdi mengatakan dirinya selama ini cukup intens menyuarakan persoalan TNGL melalui parlemen maupun dalam pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, menjaga hutan lindung dan TNGL merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditawar, tetapi kebijakan konservasi juga perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita sangat mendukung langkah Pemerintah Aceh dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Dapil VIII Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Hutan harus kita jaga, tetapi rakyat Indonesia juga membutuhkan kehidupan yang layak,” kata Yahdi.
Posisi TNGL memang memiliki arti strategis jauh melampaui kepentingan Aceh. Dokumen pemerintah mengenai zonasi TNGL mencatat kawasan taman nasional ini membentang di Aceh dan Sumatera Utara, sementara bagian TNGL di Provinsi Aceh yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan tercatat seluas sekitar 622.924 hektare. Dokumen Pemerintah Indonesia kepada UNESCO juga menyebut kawasan TNGL di Aceh berada antara lain di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, selain Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang dan Subulussalam.
Menurut Yahdi, besarnya kawasan hutan harus mendorong pemerintah pusat dan daerah menghadirkan model pemberdayaan ekonomi yang secara hukum sesuai dengan status masing-masing kawasan. Salah satu gagasan yang ia dorong adalah pengembangan tanaman produktif seperti jengkol, petai, durian, manggis dan langsat pada area yang memang diperbolehkan, termasuk wilayah perbatasan hutan adat atau perhutanan sosial dengan hutan lindung dan TNGL.
Ia berharap tanaman berumur panjang dan menghasilkan buah tersebut dapat menjadi semacam penyangga ekonomi masyarakat sekaligus mendorong warga memperoleh manfaat dari upaya menjaga lingkungan. Pelaksanaannya, menurut gagasan tersebut, tetap harus menyesuaikan zonasi, status lahan, dan ketentuan konservasi yang berlaku.
Yahdi menilai pendekatan pemberdayaan seperti itu penting karena TNGL mempunyai nilai ekologis yang sangat tinggi. TNGL merupakan salah satu dari tiga taman nasional yang membentuk situs Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, yang masuk Daftar Warisan Dunia UNESCO sejak 2004. Kawasan tersebut menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati Sumatra, termasuk orangutan Sumatra, harimau Sumatra, badak Sumatra dan gajah Sumatra. UNESCO menyebut bentang hutan dalam situs tersebut memiliki arti penting bagi konservasi keanekaragaman hayati Sumatra dalam jangka panjang.
Karena itu, Yahdi mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan pengelola TNGL duduk bersama merumuskan program yang mempertemukan dua kepentingan besar: kelestarian Leuser dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Ia menegaskan masyarakat Aceh Tenggara dan Gayo Lues semestinya tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang dibebani kewajiban menjaga kawasan, tetapi juga dilibatkan dan diperkuat ekonominya melalui program yang legal serta berkelanjutan. “Menjaga TNGL adalah tanggung jawab kita bersama.
Tetapi jangan sampai kita menjaga hutannya sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya tidak mendapatkan perhatian. Konservasi harus berjalan, kesejahteraan rakyat juga harus kita perjuangkan,” tegas Yahdi.
