PUTARAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya mendukung penuh implementasi Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial RI sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia unggul sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Rencong.
Program nasional tersebut dinilai selaras dengan visi pembangunan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) yang menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Kepala Dinas Sosial Aceh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen, Budi Afrizal, S.KM., M.KM., mengungkapkan bahwa sejak tahap awal Pemerintah Aceh telah mengambil peran aktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari penyediaan lahan, pemantauan pembangunan fisik, penyiapan sarana dan prasarana, hingga pembentukan Tim Transisi melalui Keputusan Gubernur Aceh.
“Alhamdulillah, sesuai visi dan misi Mualem–Dek Fadh, Pemerintah Aceh siap mengemban amanah pelaksanaan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan investasi besar untuk masa depan anak-anak Aceh sekaligus tonggak penting dalam membangun generasi yang berkualitas,” ujar Budi Afrizal dalam wawancara khusus.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan akses pendidikan gratis, tetapi menjadi instrumen negara untuk membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin, anak terlantar, kelompok termarginalkan, warga di wilayah tertinggal, korban bencana, hingga anak-anak yang selama ini belum memperoleh kesempatan menikmati pendidikan secara layak.
Menurutnya, proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung oleh Dinas Sosial kabupaten/kota bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mekanisme tersebut dirancang agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran, dengan mengedepankan kondisi sosial ekonomi keluarga dibandingkan kemampuan akademik calon siswa.
Selain memperoleh pendidikan formal, para peserta didik akan tinggal di asrama dan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh, termasuk penguatan karakter, kedisiplinan, serta pembentukan mental kepemimpinan sebagai bekal menghadapi masa depan.
Budi menambahkan, seluruh persiapan Sekolah Rakyat di Aceh berada di bawah koordinasi Pemerintah Aceh melalui Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Drs. Syakir, M.Si., selaku Ketua Tim Transisi Sekolah Rakyat Aceh. Sementara Dinas Sosial Aceh menjalankan fungsi sebagai tim teknis yang memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai target.
Tim Transisi telah melakukan berbagai peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan ruang belajar, asrama siswa, kantin, musala, lapangan olahraga, fasilitas pendukung lainnya, hingga kesiapan tenaga pendidik menjelang peluncuran program dan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Ia menegaskan, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi kekuatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Aceh, yakni adanya Keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan Tim Transisi, kesiapan sarana dan prasarana, serta komitmen penuh Pemerintah Aceh dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan tersebut.
Mengusung motto “Cerdas Bersama, Tumbuh Setara”, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pada tahap awal, lima lokasi Sekolah Rakyat dipersiapkan mulai beroperasi, yakni di Kabupaten Aceh Besar pada aset milik Pemerintah Aceh, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam. Pemerintah Aceh juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat agar program tersebut dapat diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
Ke depan, Budi Afrizal berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjangkau wilayah tengah, tenggara, serta daerah-daerah lain yang masih membutuhkan akses pendidikan berkualitas. Ia juga mendorong agar kurikulum Sekolah Rakyat di Aceh diperkaya dengan muatan lokal seperti pendidikan agama Islam, adat istiadat Aceh, bahasa Aceh, sejarah perdamaian dan pascakonflik, serta pendidikan mitigasi bencana.
“Harapan kami, Sekolah Rakyat tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga melahirkan anak-anak Aceh yang berkarakter, berakhlak, mandiri, memiliki kecintaan terhadap budaya daerah, serta siap menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa Aceh menuju kemajuan dan kesejahteraan,” pungkasnya.
