PUTARAN.ID | BANDA ACEH – Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dari 23 kabupaten/kota se-Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Pelayanan Kesekretariatan pada Majelis Pendidikan Aceh dan Kabupaten/Kota”, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili Asisten I Pemerintahan Aceh, Drs. Syakir, M.Si.
Dalam sambutannya, Syakir menegaskan bahwa sekretariat merupakan tulang punggung organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas kelembagaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, administrasi, hingga koordinasi antar-pemangku kepentingan. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan transformasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui Rakor ini diharapkan lahir langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat pelayanan kesekretariatan serta mendukung terwujudnya pendidikan Aceh yang berkualitas, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman serta kekhususan Aceh,” ujar Syakir.
Ketua Panitia Pelaksana, Drs. M. Nazari, M.Si., melaporkan bahwa kegiatan yang didanai melalui DPA Sekretariat MPA Tahun Anggaran 2026 ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas Kepala Sekretariat MPA, Kepala Sekretariat MPD dari 23 kabupaten/kota, narasumber, serta panitia pelaksana. Rakor bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan kesekretariatan di lingkungan MPA dan MPD.
Akselerasi Transformasi Digital dan Penguatan Pengawasan Anggaran
Rakor menghadirkan dua narasumber utama yang memberikan materi strategis terkait penguatan tata kelola kelembagaan.
Kepala BPSDM Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menyampaikan materi berjudul “Arsitektur Transformasi: Akselerasi Kompetensi Digital ASN.” Ia menjelaskan bahwa birokrasi saat ini dituntut melakukan transformasi menuju pelayanan berbasis digital melalui pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Pendekatan Aceh Corporate University serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan dan pelayanan publik.
Marthunis juga mengingatkan bahwa sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2026, seluruh ASN di lingkungan MPA dan MPD diwajibkan mengikuti pengembangan kompetensi sedikitnya 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur.
Sementara itu, Muthmainna, SE., M.Si., Ak., CA., CRMP., CGCAE., memaparkan materi mengenai pengawasan dan pengelolaan anggaran dalam rangka pencegahan dini perilaku koruptif. Ia menegaskan bahwa potensi penyimpangan anggaran umumnya bermula sejak tahap perencanaan sehingga pengawasan perlu diarahkan pada pendekatan early warning system, bukan sekadar menemukan kesalahan setelah kegiatan berjalan.
Menurutnya, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, serta digitalisasi proses pengadaan menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Hasil dan Rekomendasi Strategis
Rapat koordinasi yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai pedoman peningkatan pelayanan kesekretariatan di lingkungan MPA dan MPD, yaitu:
- Mendorong akselerasi transformasi digital melalui penguatan literasi digital ASN dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
- Memastikan seluruh program dan kegiatan disusun selaras dengan RPJMD, Renstra, serta mengacu pada standar harga resmi sebagai bentuk penguatan integritas pengelolaan anggaran.
- Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemetaan risiko korupsi, serta monitoring dan evaluasi pada setiap program strategis.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara Majelis Pendidikan Aceh dengan Majelis Pendidikan Daerah kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mendorong pembangunan pangkalan data pendidikan berbasis teknologi informasi di tingkat kabupaten/kota yang mencakup data satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik.
Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Daniel Arca, A.KS., M.Si., berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakor dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran MPA dan MPD di kabupaten/kota.
“Melalui implementasi rekomendasi ini, kami berharap pelayanan kesekretariatan semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan dukungan yang optimal bagi kemajuan pendidikan di seluruh Aceh,” ujarnya.
Rakor Sekretariat MPA Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara MPA dan MPD se-Aceh sekaligus mempercepat transformasi tata kelola kelembagaan menuju pelayanan yang profesional, modern, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Aceh.
